Muhammadiyah Dorong Pemerintah Ciptakan Kebijakan yang Berpihak ke Petani Indonesia

Terjadi paradoks di dunia pertanian Indonesia, sebagai negara agraris tapi saat ini jumlah petani terus menugalami penurunan. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya dikarenakan kebijakan politik yang masih belum berpihak.

Hal itu disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ma’ mun Murod pada Sabtu (8/6) seusai acara panen raya sayur sehat 2024 yang diadakan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) dengan Lembaga Pengembangan UMKM (LPUMKM) Muhammadiyah, di Pengalengan, Kabupaten Bandung.

Ma’mun yang didampingi Ketua MPM PP Muhammadiyah M. Nurul Yamin dan Ketua LPUMKM PP Muhammadiyah Toni Firmansyah berharap, gerakan jihad kedaulatan pangan yang dilakukan oleh Muhammadiyah mendapat sambutan baik dari pemangku kebijakan dan pemerintahan baru Indonesia.

“Terutama pemerintahan baru mendatang itu sudah saatnya kalau kita komitmen dengan Indonesia sebagai negara agraris maka harus memiliki perhatian seirus. Bagaimana pemerintah bisa menghargai produk-produk petani dengan cara membeli dari produknya,” harap Ma’mu.

Dia memandang, pembelian hasil produk pertanian para petani Indonesia oleh pemerintah lebih bermanfaat dibandingkan jika hanya mensubsidi pupuk yang selama ini kerap menimbulkan masalah. Alih-alih memberikan manfaat besar, subsidi pupuk justru menyuburkan mafia pupuk yang itu sudah menjadi rahasia publik.

Sementara itu, Ketua MPM PP Muhammadiyah M. Nurul Yamin menyampaikan, pemberdayaan kelompok tani memang perlu dilakukan dari sektor hulu sampai hilir. Yamin menuturkan, MPM mendampingi petani pada sektor hulu untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas diantaranya dengan memaksimalkan potensi organisme sekitar.

“Tadi sebagaimana testimoni dari para petani, di mana pendampingan yang dilakukan oleh MPM tadi bisa menghasilkan produk yang lebih berkualitas, sekaligus juga memberikan hasil kuantitas yang lebih banyak,” ungkapnya.

Dalam  hal ini petani menurutnya akan mendapatkan dua keuntungan, yaitu efisiensi produksi karena menggunakan pupuk dan pestisida organik yang bisa didapatkan dengan mudah di sekitar petani, juga keuntungan dari peningkatan kualitas dan kuantitas dari produk pertanian yang didapatkan.

“Oleh karena itu perlu dukungan dari segala pihak, baik dari internal persyarikatan Muhammadiyah — hulu hilirnya ini, dan tentu kebijakan pemerintah yang mampu mengangkat derajat dan kemakmuran petani,” tutur Yamin.

Pendampingan kelompok tani juga dibutuhkan pada sektor hilir, yaitu untuk pemasaran produk hasil pertanian. Ketua LPUMKM, Toni Firmansyah berharap komoditas sayur dari Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM) ini bisa diterima oleh pasar karena memiliki beberapa keunggulan.

“Kita fokus pada tiga, yaitu produk yang harganya kompetitif, harganya yang berkualitas, kemudian juga promosinya nanti kita gaungkan di Muhammadiyah secara khusus di internal kita, juga di masyarakat yang lebih luas lagi,” kata Toni.

Pihaknya optimis pendampingan kelompok tani dari sektor hulu sampai hilir ini akan berjalan secara berkesinambungan. Sebab pendampingan juga dilakukan ke kelompok peternak yang dari situ kemudian akan menciptakan inetgrated farming untuk pertanian yang menghasilkan produk petani sehat.

Sumber: https://muhammadiyah.or.id/2024/06/66237/